Bawaslu Tangani 46 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu

DasFacto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu dalam penyelenggaran Pemilu 2024.

Berdasarkan data yang telah diterima terdapat 46 pelanggan pidana pemilu yang ditangani.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, dugaan pelanggaran pidana pemilu berasal dari temuan pengawas pemilu sebanyak 27 dan yang berasal dari laporan sebanyak 19.

Baca Juga: Pemerintah Anggarkan Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak

“Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian akhir yang hasilnya 40 berkas dinyatakan pelanggaran dan empat bukan pelanggaran pemilu. Sedangkan dua laporan atau temuan masih dalam tahapan klarifikasi dan kajian akhir,” jelasnya dalam jumpa pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Bagja merincikan, sebaran dugaan pelanggaran pidana pemilu antara lain enam kasus di Sulawesi Selatan, empat kasus di Riau, empat Kasus di Jawa Tengah, dua kasus di NTB, dua kasus di Sulawesi Utara, dua kasus di Maluku Utara, satu kasus di Kepulauan Riau, satu kasus di DKI Jakarta, satu kasus di Kalimantan Selatan dan satu kasus di Gorontalo.

“Bawaslu akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku untuk menegakkan hukum dan keadilan pemilu,” ujarnya.

Baca Juga: Gerindra dan Demokrat Siap Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024

Berikut data dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang bakal ditangani Bawaslu:

  1. Delapan temuan/laporan diduga melanggar Pasal 520 Undang-Undang Pemilu.
  2. Dua temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523 Undang-Undang Pemilu.
  3. Tiga temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Pemilu.
  4. Sebelas temuan/laporan diduga melanggar Pasal 521 Undang-Undang Pemilu.
  5. Empat temuan/laporan diduga melanggar Pasal 493 Undang-Undang Pemilu.
  6. Dua temuan/laporan diduga melanggar Pasal 491 Undang-Undang Pemilu.
  7. Satu temuan/laporan diduga melanggar Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.
  8. Tujuh temuan/laporan diduga melanggar Pasal 490 Undang-Undang Pemilu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *