Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Misbakhun: Tak Relevan!

Mukhamad Misbakhun

DasFacto – Mukhamad Misbakhun selaku Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, wacana pembentukan panitia angket di parlemen untuk menyelidiki kecurangan di pilpres dan pileg pada Pemilu 2024 kurang relevan.

Menurut Mukhamad Misbakhun pemilu telah berjalan baik dan proses rekapitulasi masih berproses.

“Tuduhan bahwa ada kecurangan proses pemilu itu tidak bisa hanya dengan opini beberapa pihak atau partai yang kalah, tetapi harus melalui proses pembuktian disertai bukti-bukti dokumen autentik yang kredibel untuk bisa dikatakan sebagai adanya kecurangan,” ujar Misbakhun melalui lansiran Akurat.co Kamis (22/2/2024).

Baca Juga: Komisi II: Jangan Bawa Dugaan Kecurangan Pemilu ke Ranah Politis

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Timur DPP Partai Golkar itu menambahkan, penghitungan hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden masih dalam proses tahapan rekapitulas berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) menuju level kecamatan.

Proses Pemilu Harus Disyukuri

“Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman dan tertib. Ini sudah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT untuk bangsa Indonesia dan harus disyukuri bersama. Proses yang damai ini harus kita jaga bersama sampai tahapan rekapitulasi penghitungan selesai hingga penetapan hasil pileg dan pilpres,” imbuhnya.

Wakil rakyat di DPR dari Daerah Pemilihan Pasuruan dan Probolinggo itu menambahkan bahwa rakyat Indonesia sudah menunggu. Siapa presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

Rakyat, kata Misbakhun. Juga sudah ingin mengetahui calon legislator yang terpilih untuk kursi DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota masa jabatan 2024-2029.

Baca Juga: RB20 Mau Adopsi Sidepod Ala Mercedes, Mbah Helmut: Kita Uji Dulu

Oleh karena itu, Misbakhun menganggap tidak ada alasan kuat untuk menggulirkan dan menggunakan hak angket DPR RI atas dugaan kecurangan pemilu. Dimana sudah berjalan dengan damai dan tertib.

“Kalah dan menang dalam pemilu itu proses demokrasi yang ditentukan oleh pilihan rakyat. Kalau kemudian kalah oleh pilihan rakyat. Lalu menggunakan mekanisme Hak Angket DPR RI dengan alasan kecurangan pemilu, itu jauh panggang dari api,” tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR itu juga menyatakan. Penggunaan hak angket tanpa disertai dokumen untuk alat pembuktian yang memadai justru akan membingungkan rakyat. Misbakhun beralasan rakyat sangat ingin kembali menjalani aktivitas normal setelah melalui tensi tinggi dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Kulik: Michael Schumacher dan Tantangan Comeback F1 Bersama Mercedes

“Kasihan rakyat kalau dibuat bingung. Berikan kesempatan rakyat untuk kembali kepada aktivitas hidup yang normal setelah ketegangan dalam proses politik ini,” imbauannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *