Bantuan Beras dari Pemerintah Dihentikan Sementara Waktu, Mengapa?

Bantuan Beras

DasFacto – Bantuan beras dari Pemerintah dikabarkan akan ditangguhkan sementara waktu selama periode tenang Pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Februari 2024 mendatang.

Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa penghentian bantuan beras ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pesta demokrasi.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Jadi dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Baca Juga: Waduh! Ekonom Sebut Bansos Jokowi Gagal Tekan Kemiskinan

Seperti yang diketahui, dalam surat yang ditujukan ke Perum Bulog, Bapanas meminta agar penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras dihentikan sementara di seluruh wilayah pada tanggal 8-14 Februari 2024.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye. Kemudian tanggal 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” imbuhnya.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Klaim Temukan Ribuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Februari 2024.

Sudah Direncanakan Sejak Lama

Arief menegaskan bahwa program ini telah direncanakan sejak lama dan tidak memiliki kaitan dengan Pemilu.

Bapanas juga mengajukan permohonan kepada Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum. Setelah masa tenang serta pencoblosan agar target penyaluran dapat tercapai tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan dan Peraturan Presiden 66 Tahun 2021, di mana Badan Pangan Nasional bertanggung jawab menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Baca Juga: Info Lengkap Kampanye Akbar AMIN di JIS: Daftar Artis, Cara Masuk hingga Aturan

Bantuan ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2023 dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *