Waduh! Ekonom Sebut Bansos Jokowi Gagal Tekan Kemiskinan

Anggaran Bantuan Sosial

DasFacto – Anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disorot. Pasalnya, meski naik signifikan terutama di tahun politik, bansos tersebut tak berdampak kepada penurunan kemiskinan.

Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Muhammad Andri Perdana mengatakan bansos yang cenderung meningkat pada tahun politik tersebut tak berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan, terutama saat kondisi ekonomi memburuk

Hal ini, lanjutnya menunjukkan adanya pergeseran fokus pemerintah, tidak hanya pada penurunan kemiskinan, tetapi juga tujuan-tujuan politik lainnya

“Yang kita lihat selama kepemimpinan Jokowi adalah bansosnya ini jumlahnya sebenarnya cenderung sedikit di masa-masa yang tidak politis, tapi di tahun tahun politik itu justru meningkatnya sangat signifikan,” kata Andri melalui lansiran Akurat.co, Selasa (6/2/2024)

Dicontohkan, bansos untuk tahun 2024 sebesar Rp496 triliun atau nyaris Rp500 triliun merupakan yang tertinggi dalam sejarah yang akan lebih tinggi daripada ketika waktu ke hutan.

“Saat Covid-19 itu kan sangat tidak berprinsip lah. Intinya gitu, tidak berprinsip untuk menurunkan kemiskinan, tapi justru cenderung untuk tujuan lain kalau kita bisa nilai,” sambungnya.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa perbandingan anggaran perlindungan sosial Indonesia dengan negara tetangga seperti Thailand. Malaysia, dan Vietnam menunjukkan proporsi yang lebih kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggaran Bansos hanya jadi Bantuan sosial semata

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran bansos di Indonesia cenderung fokus pada bantuan sosial semata. Bukan sebagai solusi utama untuk mengatasi kemiskinan.

“Kalau kita lihat anggaran perlindungan sosial ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand. Malaysia dan Vietnam itu kita cenderung lebih sedikit loh. Perbandingannya bansos kita terhadap PDB itu 3,4%. Sedangkan kalau di negara negara tetangga itu sekitar 5 sampai 8% PDB,” jelas Andri.

Lebih lanjut, Andri mengungkapkan bahwa bansos seharusnya dianggap sebagai langkah tambahan dalam menangani kemiskinan, terutama ketika program-program pemerintah sudah gagal. Namun, peningkatan anggaran bansos di Indonesia tidak diimbangi dengan efektivitas dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

“Bukan sebagai solusi utama untuk mengatasi kemiskinan gitu ya karena kan bansos itu diberikan intinya ketika program-program pemerintah sudah gagal. Dikasih bantuan berupa bantuan sosial terutama ketika kondisi ekonomi menjadi lebih berat dibandingkan masa-masa sebelumnya,” imbuhnya.

Sehingga, ia merasa perlunya perencanaan dan implementasi program yang lebih efektif dalam menangani kemiskinan.

Serta pentingnya kolaborasi anggaran untuk memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat semantik. Namun juga dapat berdampak signifikan dalam jangka panjang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *