Pernyataan Jokowi Soal Hak Berkampanye, Gerakan Pemakzulan Makin Menguat?

Ahmad Doli

DasFacto – Tak ada yang menyeramkan dari pernyataan Presiden Jokowi, kecuali pengakuannya yang merasa memiliki hak untuk kampanye.

Sekalipun tidak berkompetisi, Jokowi merasa memiliki hak politik bukan dengan menjamin Pemilu 2024 berlangsung baik, tetapi turut meramaikan dengan berkampanye.

Pernyataan Jokowi tersebut, bisa membakar aspirasi sebagian masyarakat yang sebelumnya memunculkan wacana pemakzulan (impeachment). Pengamat politik, Lili Romli menyebut, gerakan pemakzulan potensi membesar merespons pernyataan Jokowi yang kontroversial itu.

“Bisa jadi gerakan pemakzulan bisa membesar dan menggelembung bagai bola salju, mendapat dukungan dari masyarakat luas. Masyarakat menjadi bersatu-padu merapatkan barisan untuk gerakan tersebut,” kata Lili, di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Lili meminta Presiden Jokowi sadar posisi, dan bersikap negarawan. Munculnya isu pemakzulan sejatinya merupakan pukulan telak yang datang dari kalangan tak puas dengan sikap Jokowi selama tahapan pemilu yang mendekati hari pencoblosan ini.

“Oleh karena itu mestinya presiden jangan menggap remeh dan angin lalu (gerakan pemakzulan). Bukankah sejarah sudah membuktikan, ketika rakyat bersatu-padu bergerak, rezim sekuat apa pun bisa tumbang. Semoga ini menjadi warning bagi Jokowi agar tidak larut dalam cawe-cawe dan abuse of power,” ujarnya.

Pernyataan yang Terlalu Jauh

Dirinya menyayangkan pernyataan Jokowi yang dianggapnya sudah terlalu jauh. Sekalipun masyarakat bisa membaca sikap politik, seharusnya Jokowi menempatkan dirinya sebagai Kepala Negara yang berdiri di atas seluruh paslon, bukan memihak salah satunya.

“Dengan sikap yang memihak tersebut, dugaan selama ini adanya abuse of power bisa benar-benar terjadi. Dugaan politisasi bansos dan kunjungan ke daerah untuk menggalang dan memobilisasi bagi kemenangan paslon tertentu bukan isapan jempol,” keluhnya.

Dia juga mengingatkan, keberpihakan Jokowi membawa konsekuensi polarisasi masyarakat. Tentu hal ini bakal kontras dengan sikap Jokowi yang ingin pemilu berlangsung riang gembira.

“Ternyata itu hanya sekedar ucapan saja, realitasnya tidak demikian. Presiden sebagai kepala negara bukan lagi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi presiden untuk paslon tertentu,” bebernya.

Romli juga mengeritisi pernyataan Jokowi yang meminta ASN, TNI-Polri menjaga netralitas. Adanya pengakuan Jokowi malah menyiratkan seluruh aparat potensi tidak netral.

“Di atas semua itu, pemilu 2024 ini bisa menjadi pemilu terburuk, tidak akan adil, tidak akan bebas dan akhirnya tidak akan demokratis,” ungkap Romli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *