Cek Fakta: Gibran Sebut Dana Pembangunan IKN dari APBN Hanya 20%, Benarkah?

Gibran Rakabuming

DasFacto – Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang kurang memahami asal usul pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gibran menjelaskan bahwa tidak seluruhnya pembangunan IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); sekitar 20% saja yang berasal dari kas negara. Sisanya diperoleh melalui investasi swasta dan luar negeri.

“Dalam pembangunan IKN, tidak semuanya bergantung pada APBN. Banyak yang tidak paham, tidak seluruhnya menggunakan APBN. Contohnya, pembangunan IKN hanya menggunakan 20% dari APBN, sisanya didanai oleh investasi swasta dan asing,” ucapnya dalam debat cawapres perdana pada Jumat (22/12/2023).

Baca Juga: Sah! Firli Bahuri Mundur dari Komisioner KPK

Proyeksi Dana Pembangunan IKN

Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, memproyeksikan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar Rp466 triliun.

Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN ditetapkan sebesar Rp89,4 triliun atau 19,18% dari total dana yang diperlukan.

Selanjutnya, melalui kerjasama dengan badan usaha (KPBU) dan sektor swasta, diharapkan dapat terhimpun dana sekitar Rp253,4 triliun. Sementara BUMN dan BUMD sebesar Rp123,2 triliun. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan sekitar Rp75,5 triliun untuk periode tahun 2022 hingga 2024.

Baca Juga: Covid-19 Kian Meningkat, Kemenkes Imbau Masyarakat Lengkapi Dosis Vaksinasi

Hingga Oktober 2023, realisasi penyaluran anggaran untuk pembangunan IKN dari APBN mencapai Rp13 triliun atau setara dengan 44,37% dari pagu anggaran tahun ini, menurut catatan Kementerian Keuangan.

Dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan atas UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Disebutkan bahwa IKN dapat memperoleh pendanaan tambahan melalui penyertaan modal negara (PMN) dari Badan Usaha Otorita IKN (OIKN).

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang dana transfer daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan IKN dan pemindahannya. Sekaligus penyelenggaraan Pemda Khusus IKN. Dimana bersumber dari APBN.

Baca Juga: Ganjar Kena Roasting Soal Kampanye, Alam Ganjar: Tenang Yah! Aku Sudah Disini!

Lebih lanjut, UU tersebut memberikan kewenangan kepada OIKN untuk mengajukan pinjaman dari luar negeri. Serta pemerintah pusat dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang yang diambil oleh OIKN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *