KULIK: Dinasti Politik Tidak Selamanya Buruk? Benarkah

Pengamat

DasFacto – Pengamat sekaligus peneliti Ekonomi Politik dan Pengembangan Wilayah, Hendrawan Saragi, menyarankan agar timbulnya isu dinasti politik menjelang Pilpres 2024 tidak perlu direspons secara berlebihan.

Lebih lanjut, pengamat tersebut menekankan bahwa konsep dinasti politik tidak harus selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Baginya, politik dinasti juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat.

“Dinasti politik tidak selalu memiliki konotasi negatif. Bahkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat,” ujarnya kepada para wartawan di Jakarta pada Selasa (28/11/2023).

Baca Juga: Jokowi Dikasih Pertanyaan Sulit, Siswa SD di Papua Dihadiahi Sepeda

Benarkah Dinasti Politik Tidak Selamanya Buruk?

Sebagai contoh, ia menyebutkan sistem monarki di mana seorang raja dengan kekuasaan absolut dapat mengelola negara dengan efektif dalam jangka panjang. Dalam hal ekonomi, penguasa dalam sistem monarki cenderung menghindari kebijakan yang dapat merugikan generasi penerus, seperti kenaikan pajak.

“Menaikkan pajak dapat mengurangi produktivitas rakyat dalam jangka panjang, dan hal ini akan dihindari sampai tingkat tertentu. Selain itu, ada kemungkinan bahwa keturunan mereka di generasi berikutnya harus bertanggung jawab atas utang yang diakibatkan oleh orang tua mereka sendiri,” jelasnya.

Saragi juga mengungkapkan perbedaan dengan presiden dalam sistem demokratis yang memiliki jabatan selama lima tahun. Presiden, menurutnya, berpotensi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pelunasan utang yang mereka buat.

Baca Juga: Anies Sebut adanya Penurunan Kepercayaan Rakyat di Deklarasi Pemilu Damai

“Ironisnya, negara demokratis cenderung memiliki utang yang lebih besar daripada negara yang menganut sistem monarki,” katanya.

Di sisi lain. Dalam pemerintahan demokratis, cenderung lebih menyukai inflasi karena mereka dapat mencetak uang dalam jumlah besar untuk menciptakan kekayaan saat ini. Meskipun ini dapat berdampak negatif di masa mendatang.

Baca Juga: Ada Upaya Penjegalan dari Projo Ganjar, TKN Prabowo-Gibran: Namanya Juga Usaha

“Misalnya, pada September 2023, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian sebesar Rp8.440 triliun, tumbuh 6 persen dari September 2022. Namun di pemerintahan demokratis, uang yang dicetak tersebut tidak selalu diregulasi dengan baik dan dapat menciptakan masalah inflasi,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *