MKMK: Baru Kali Ini Semua Hakim Kena Lapor Kode Etik

Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa baru kali ini seluruh hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini disampaikan Jimly dalam rapat klarifikasi pelapor di Gedung II MK RI, Jakarta, Kamis (26/10).

MKMK berstatus sebagai badan ad hoc yang dibentuk sebagai respons atas laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Laporan tersebut terkait putusan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang memungkinkan warga di bawah usia 40 tahun maju dalam pemilihan presiden.

“Sekarang ini masyarakat politik terpecah lima, kubu sini, kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara, pada marah semua. Jadi, kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia.” jelas Jimly.

Jimly menganggap perhatian publik terhadap kasus ini sebagai hal positif untuk pendidikan masyarakat. Ia juga nengajak pelapor untuk membawa semangat ini dalam perkara ini.

Baca Juga: Jimly Ashiddiqie Diragukan Jadi MKMK: Anaknya Caleg Gerindra

Jimly juga mencatat bahwa laporan yang diajukan adalah isu yang penting karena berhubungan dengan jadwal pendaftaran calon presiden. Putusan MK ini dianggap memengaruhi proses pendaftaran calon presiden dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Laporan mengenai dugaan pelanggaran etika ini berkaitan dengan putusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

MK memutuskan bahwa usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, meskipun orang di bawah 40 tahun bisa menjadi calon jika memenuhi syarat pengalaman jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini telah menjadi sumber kritik dan kontroversi karena dianggap menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

MK bahkan disebut sebagai ‘Mahkamah Keluarga’, sebagaimana Ketua MK, Anwar Usman, adalah paman Gibran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *