Dinasti Politik dan Pemilihan Umum 2024

Dinasti Politik

DasFacto – Dinasti Politik, belakangan ini semakin menjadi perbincangan di tengah masyarakat, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Istilah Dinasti Politik tersebut muncul pasca Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto.

Dimana peluang Gibran untuk menjadi Cawapres Prabowo semakin meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin oleh saudara ipar Presiden Jokowi. Mengubah persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Baca Juga: Jimly Ashiddiqie Diragukan Jadi MKMK: Anaknya Caleg Gerindra

Oleh karena itu pemilihan Gibran sebagai Cawapres Prabowo telah menimbulkan pandangan bahwa Presiden Jokowi sedang menciptakan suatu dinasti politik.

Namun, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dinasti politik atau politik dinasti?

Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menjelaskan bahwa istilah dinasti politik dan politik dinasti dapat digunakan secara bergantian. Meskipun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya.

Politik dinasti lebih merujuk pada situasi yang menyerupai monarki, di mana seluruh aspek politik diarahkan untuk kepentingan keluarga tertentu.

Baca Juga: Mahfud Senggol MK: Kadang Bisa Direkayasa

Di sisi lain. Perdinastian politik ini mengacu pada jaringan keluarga yang mencakup keluarga inti dan keluarga yang lebih luas yang mengendalikan sistem politik di negara tersebut.

Kelompok keluarga ini memiliki kendali atas kepemimpinan di lembaga legislatif (seperti MPR, DPR, dan DPD), eksekutif (presiden, wakil presiden, dan menteri), dan yudikatif (seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial).

Dalam konteks politik Indonesia. Lebih sering kali dinasti lebih mendekati gambaran situasinya.

Oleh karena itu Hasan menegaskan bahwa perdinastian ini tidak hanya berlaku ketika seorang politikus mencapai jabatan yang sama dengan anggota keluarga lainnya.

Bahkan saat seorang politikus mencalonkan diri untuk berbagai posisi politik, meskipun berbeda dengan jabatan yang dipegang oleh anggota keluarganya. Hal tersebut masih dapat dianggap sebagai perdinastian.

Baca Juga: Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gus Imin: Welcome to The Jungle!

Faktor-Faktor munculnya Dinasti Politik

Menurut Hasan, terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perdinastian di suatu negara. Termasuk budaya patronase dan sistem klientelisme yang kuat di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sistem politik Indonesia, masyarakat seringkali melihat satu individu atau kelompok sebagai patron atau panutan yang diikuti.

Penyusunan aturan pemilu yang memberikan keuntungan atau perlakuan khusus kepada satu individu dapat memicu munculnya perdinastian.

Sebagai contoh, menetapkan ambang batas untuk seseorang dapat terpilih, atau ketika sejumlah tokoh elit memiliki popularitas yang luas di masyarakat. Dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan harapan mendapatkan dukungan dalam pemilu.

Faktor lain yang memicu munculnya perdinastian ini adalah tingginya biaya politik. Hanya sedikit individu yang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mendanai kampanye politik. Sehingga politik seringkali didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ke sumber daya yang cukup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *