Soal Keputusan MK Terakit UU Pemilu, Rommy: Kesannya KPU Istimewakan Gibran

Romahurmuziy

DasFacto – Romahurmuziy selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), menyoroti sikap KPU yang terkesan mengistimewakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Pasalnya menurut Romahurmuziy, KPU tidak menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemilu dengan merevisi PKPU tetapi menerbitkan nota dinas tanpa konsultasi dengan DPR.

Baca Juga: MK Resmi Tolak Syarat Usia Capres Maksimal 70 Tahun

Rommy tidak mempersoalkan pilihan Gibran yang akhirnya maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Namun dia menganggap, dipinangnya Gibran ditandai dari banyak persoalan yang menjadi perbincangan serius pakar hukum tata negara. Dari putusan MK ditambah sikap KPU.

“Dua problematika hukum yang akan dihadapi yaitu perubahan PKPU 19/2023. Digantikan hanya oleh nota dinas tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI, serta kemungkinan judicial review-nya di Mahkamah Agung. Atas kedudukan hukum nota dinas tersebut tanpa perubahan PKPU 19/2023,” kata Rommy, di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Baca Juga: Prabowo Sebut ada Upaya Ciderai Demokrasi Terkait Batasan Umur Capres Maksimal 70 Tahun

Eks Ketum PPP menganggap, majunya Gibran yang ditandai dengan adanya putusan kontroversial mengindikasikan adanya perubahan-perubahan yang bakal menyertai. Sebelum pemilu dimulai. Bersandar pada analisa ini, Rommy menilai, pasangan Prabowo-Gibran rentan jadi sasaran hujatan.

“Dengan demikian bisa saja setelah ditetapkan KPU sebagai capres dan cawapres. Masih akan ada perubahan-perubahan pada pasangan ini sebelum gelaran Pemilu 14 Februari 2024,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *