DPR Sebut Putusan MK Soal UU Pemilu Melewati Batas

Mahkamah Konstitusi

DasFacto – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi soal syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu tidak dapat dijalankan.

Dimana menurut Dewan Perwakilan Rakyat, MK telah menciptakan norma baru atau memberikan izin kepada calon di bawah usia 40 tahun. Untuk bersaing dalam pemilihan jika mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menjelaskan bahwa MK dengan telah melampaui kewenangannya. Karena mengambil alih peran DPR dan pemerintah dalam sistem kebijakan hukum terbuka.

Baca Juga: Pasca Keputusan MK, Ketegangan dalam Internal PDIP Semakin Tinggi?

“Fungsi legislasi itu ada di DPR bersama dengan pemerintah. Bukan fungsi MK membuat aturan atau perundang-undangan,” ucapnya di Jakarta.

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, terutama dalam kasus nomor 90/PUU-XXI/2023, ini menimbulkan komplikasi yang menghambat pelaksanaan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa fungsi legislasi seharusnya ada di DPR bersama dengan pemerintah. Bukan tugas MK untuk membuat atau mengatur perundang-undangan.

Baca Juga: Kapolri: Kasus KPK – SYL Harus Ditangani dengan Cermat

Oleh karena itu dirinya tidak melihat ini sebagai masalah yurisprudensi, tetapi sebagai isu yang berkaitan dengan kewenangan.

“Ini bukan masalah yuriprudensi, tetapi kewenangan,” lanjutnya.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan mahasiswa Unsa memberi izin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Untuk maju sebagai calon wakil presiden telah menimbulkan perdebatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Sebut ada Hirarki Pembentukan Undang-Undang

Junimart menekankan bahwa ada hirarki pembentukan undang-undang yang harus dihormati oleh MK. Keberadaan norma baru dalam putusan MK, yang dianggap bersyarat, menandakan MK telah mencampuri kewenangan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang.

Dengan kata lain, putusan MK dianggap cacat hukum dan tidak dapat dijalankan. Artinya, calon seperti Gibran atau kepala daerah lain yang memenuhi syarat berdasarkan putusan MK. Belum bisa mengikuti pemilihan karena perlu ada tindak lanjut sesuai dengan UU 12/2011. Pasal 10 (1) huruf d dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan MK harus dilakukan oleh DPR atau presiden.

Baca Juga: Jubir Anies Baswedan: Rakyat Kecewa dengan Keputusan MK

“Keputusan MK tidak otomatis bisa diberlakukan karena harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU 12/2011 vide Pasal 10 (1) huruf d dan ayat (2) yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau presiden,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *