Komisi III DPR Desak KPK Segera Evaluasi Firli Bahuri

Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo

DasFacto – Komisi III DPR meminta KPK untuk melakukan peninjauan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Anggota Komisi III DPR, Rudi Masud menekankan bahwa perlunya KPK mengevaluasi sejumlah skandal yang melibatkan pejabat tinggi KPK dalam beberapa kesempatan.

“Isu penyuapan, tentang pemerasan beberapa kali pernah menimpa lembaga antirasuah ini. Pejabat KPK terbukti bersalah dan mendapat hukuman karena melanggar kode etik. Ini seharusnya menjadi perhatian dan sekaligus juga bahan evaluasi oleh KPK,” ucapnya, pada hari Selasa (10/10/2023).

Baca Juga: Segini Uang Lembur yang disiapkan oleh Menkeu Untuk PNS!

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa isu-isu seperti penyuapan dan pemerasan telah merusak citra lembaga antikorupsi ini, dengan beberapa pejabat KPK terbukti melanggar kode etik dan diberi hukuman.

Oleh sebab itu, Rudi menegaskan pentingnya KPK menyelidiki dengan serius kedua kasus tersebut. Agar terciptanya transparansi sehingga terhindar spekulasi negatif dari masyarakat.

“Isu pemerasan yang dilakukan Firli terhadap SYL dan dugaan korupsi di Kementan ini harus dituntaskan tentunya. Dua kasus ini kita kawal. Dikawal publik tentunya harus transparan, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena publik tentunya kan menduga-duga akan terjadi barter kasus, yang tentunya akan mencederai penegakan hukum di Indonesia,” paparnya.

Baca Juga: Anaknya Kena Kasus Penganiayaan, Ternyata Segini Harta Kekayaan Edward Tannur

Penegakan Hukum harus Tanpa Pandang Bulu

Tak hanya itu, lanjutnya, memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, sambil tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah.

Fraksi Partai Golkar, yang merupakan bagian dari Komisi III, berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga selesai, pembahasan lebih lanjut di Komisi III akan dilakukan setelah masa reses DPR selesai.

“Kita juga akan mendorong untuk segera dituntaskan. Kebetulan hari ini masa sidang masih reses, mungkin setelah masa reses tentunya kita akan dibahas di komisi. Begitu juga dengan kasus Kementan yang saat ini sedang ditangani KPK,” beber Rudi.

Terakhir dirinya menekankan bahwa KPK harus menjalankan hukum dengan adil, sambil tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Rudi juga meminta masyarakat untuk sabar menunggu sampai kasus ini terbukti dan selesai.

Baca Juga: Kena Korupsi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Akan Hadapi Koperatif

“KPK harus menerapkan hukum secara adil tanpa memandang siapa pun, namun tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Rudi mengajak masyarakat untuk bersabar hingga kasus ini terbukti dan diselesaikan,” ucapnya.

“Sebab hukum harus ditegakkan untuk semua tanpa memihak, namun tetap dengan prinsip praduga tak bersalah. Mari kita bersabar dan menunggu proses hukum ini berjalan dengan baik di KPK dan Polda Metro. Jadi, mari kita bersama-sama mendukung dan mengawasi proses hukum ini,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *