Kesehatan Istithaah didahulukan Menag sebelum Pembayaran Ibadah Haji

Menag mensyaratkan kesehatan Istithaah sebelum pembayaran ibadah haji

DasFacto – Menag meminta dalam Rakernas Evaluasi Haji 2023 ini persoalan Istithaah kesehatan jemaah calon haji benar-benar dikaji secara mendalam. Dia sadar bahwa usulan ini tidak populer. Sehingga harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan calon jemaah.

“Termasuk bagaimana cara penyampaiannya yang paling tepat dan baik kepada jemaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” lanjut Gus Yaqut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan jemaah calon haji Indonesia 2024 dimatangkan. Dia meminta syarat istithaah kesehatan jemaah calon haji didahulukan mendahului pelunasan biaya haji 2024.
Sebab bisa saja terjadi karena jemaah sudah terlanjur melakukan pelunasan, maka dia diloloskan sebagai jemaah calon haji. Hal itu dikatakan oleh Menteri Agama Gus Yaqut saat membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat Rabu (6/9/2023) malam.

“Istithaah jemaah yang paling jadi persoalan adalah Istithaah kesehatan. saya usul, Istithaah kesehatan mendahului pelunasan. Sebab begini, biasanya jemaah jika sudah kadung melakukan pelunasan, tidak enak kalau tidak diloloskan,” kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut meminta Rakernas Evaluasi Haji 2023 juga membahas sejumlah langkah yang mungkin bisa menjadi terobosan dalam pelaksanaan haji di masa yang akan datang. Misalnya soal masa tinggal jemaah. Dia meminta untuk dilakukan kajian bagaimana masa tinggal jemaah calon haji selama di tanah suci bisa diperpendek. Sehingga dengan begitu bisa menekan biaya haji.

“Cari terobosan misalnya Bagaimana cara membuat masa tinggal jamaah haji lebih pendek sekarang masa tinggal jamaah rata-rata 40 hari kalau kita bisa pendekkan 10 hari itu lumayan akan menekan biaya, menekan rasa kangen jemaah,” pinta Menag.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily menyambut baik usulan dari Menteri Agama Gus Yaqut. Usulan tersebut akan menjadi pertimbangan Komisi VIII DPR RI dalam proses penyelenggaraan ibadah haji nantinya.

“Gus Men melontarkan usulan melakukan screening terlebih dahulu sebelum pelunasan. Ini sangat baik dan akan dipertimbangkan oleh kami dalam proses penyelenggaraan haji 2024,” kata Ace.

Menurut dia, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023 lebih cepat. Sehingga diharapkan pada buan Oktober atau November sudah bisa dilakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). “Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses penyelenggaraan ibadah haji 2024,” kata dia.

Selain itu kata Ketua DPD Partai Golongan Karya Jawa Barat ini pada bulan Desember dan Januari nanti anggota DPR RI yang kembali mencalonkan diri pasti akan sibuk kampanye agar terpilih kembali. “Kalau selesai (BPIH) Januari (2024) kapan kami bisa kampanye,” kata Ace sambil bercanda.

Ace berharap Rakernas Evaluasi Haji 2023 ini bisa mencari dan menemukan hal-hal yang dirasakan jemaah perlu diperbaiki. Hal itu penting untuk perbaikan kualitas pelayanan haji di tahun-tahun yang akan. “Komisi VIII juga punya catatan dan itu bagi kami perlu terus diperbaiki. Terima kasih atas kerja keras Kementerian Agama. Semoga layanan haji akan lebih baik di tahun mendatang,” tutup Ace .Laman ini dikutip dari detik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *